• Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jalanan SEROJA Program SerojaProgram Program Seroja Program Seroja
header.png
Jumat, 15 Juni 2012

UU KESETARAAN GENDER, PERLUKAH?

Ditulis oleh : admin. Dibaca : 811 kali
BeIum berakhir isu kenaikan BBM, muncul isu baru , yakni isu kesetaraan gender. Isu ini sebenarnya sudah lama muncul, namun karena muncul draft RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) isu ini kembali mencuat. Tidak banyak memang yang mengetahui dan memahami isu ini, karena kesetaraan gender tidak secara langsung menyentuh kebutuhan semua lapisan masyarakat seperti halnya BBM. Sehingga reaksi tidak begitu heboh di masyarakat. Hanya beberapa elemen, ormas Islam terutama yang gencar melakukan aksi penolakan. Sedemikian besarkah pengaruh dari RUU ini terhadap kehidupan masyarakat sehingga banyak ormas yang dengan keras menolaknya? Mari kita kupas bersama-sama.

Untuk membahas wacana kesetaraan gender tentunya kita perlu memahami makna "gender" itu sendiri. Sebagaimana yang tertulis dalam draft RUU KKG tertanggal 24 Agustus 2011, Gender adalah pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.

Jadi menurut RUU ini gender berbeda dengan jenis kelamin. Jika jenis kelamin adalah perbedaan yang sifatnya biologis dan tidak diperdebatkan lagi, sedangkan gender merupakan pembedaan peran dan tanggung jawab yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang dapat berubah dan dipertukarkan. Ini artinya pembedaan peran dan tanggung jawab tersebut menurut definisi ini muncul karena sosial budaya bukan merupakan perintah atau ajaran dari Tuhan. Kesetaraan Gender menghendaki dihapuskannya semua pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan tersebut, sehingga laki-laki dan perempuan akan dianggap sama kecuali dalam aspek biologis saja.

Wacana ini sesungguhnya membawa serta berbagai konsekuensi logis yang pada akhirnya akan mengubah tatanan hidup manusia, termasuk dinamika sosialnya. Sebab, di seluruh penjuru dunia ini, tidak ada peradaban manusia yang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu sama persis peran dan tanggungjawabnya. Konsep ini juga bertentangan dengan konsep agama. Dalam agama Islam peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sudah diatur oleh Allah sesuai dengan fitrahnya. Pengertian adil dalam Islam adalah bukanlah sama, tetapi sesuai dengan porsi dan tempatnya. Lawan dari adil adalah dholim. Sebagai contoh jika kita punya dua anak yang satu SD yang satu SMA, disebut adil bila jumlah uang sakunya lebih banyak yang sudah SMA. Justru tidak adil bila kita memberi uang saku kepada kedua anak kita itu dengan jumlah yang sama. Demikian pula dalam Allah memberikan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan tidaklah sama, namun sudah diatur sehingga saling mengisi dan melengkapi.

Dalam keluarga misalnya, laki-laki diberi kewajiban sebagai kepala/direktur keluarga dan memberi nafkah sedangkan perempuan sebagai manager rumah tangga. Dalam melaksanakan peran tersebut tidak ada yang dikatakan lebih mulia atau lebih penting antara satu dengan yang lain, atau antara suami dengan istri. Semuanya memiliki peran yang sama-sama penting, yang akan terjadi kepincangan bila salah satu tidak menjalankan perannya. Bukan berarti perempuan tidak boleh bekerja. Perempuan diperbolehkan bekerja namun sifatnya hanya membantu karena bukan kewajibannya. Adapun persoalan mencuci, memasak, menyapu dan lain-lain, hanyalah persoalan teknis yang tidak ada ketentuan dalam agama siapa yang harus melakukan. Yang terpenting adalah adanya kerja sama dalam membangun rumah tangga dalam bingkai keimanan sehingga keluarga bahagia di dunia dan akhirat.

Kesetaraan gender dibesarkan oleh ideology feminisme. Dalam paham feminisme selalu mendikotomikan antara peran publik dan peran domestik. Mereka selalu menganggap bahwa peran domestik adalah peran yang rendah yang merupakan bentuk penindasan dari kaum laki-laki terhadap perempuan. Kaum feminis berarti tidak menganggap penting peran ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tidak pernah diperhitungkan kontribusinya dalam pembangunan. Oleh karena itu, kaum feminis tidak pernah memperhitungkan ibu rumah tangga sebagai sebuah profesi. Pekerjaan mengurus rumah tangga, merawat, membesarkan dan mendidik anak dianggap sebagai hal yang remeh. Padahal, kini teori pendidikan modern pun mengakui bahwa peranan seorang ibu tidaklah tergantikan. Kehilangan figur seorang ibu -baik karena yatim piatu atau karena sang ibu sibuk bekerja mengejar karir- bisa berakibat fatal bagi mental dan perkembangan anak. Selain itu pekerjaan ini sama sekali tidak mudah, dan kaum lelaki tidak sanggup melaksanakan semuanya. Sehingga kaum perempuan tidak perlu merasa inferior atau rendah hati dengan profesi sebagai ibu.

Hal lain yang tidak disukai kaum feminis adalah perempuan yang diidentikkan dengan potensi emosionalnya, sedangkan lelaki identik dengan sikap rasionalnya. Padahal kekuatan emosional adalah potensi yang khas dari perempuan yang tidak tergantikan. Umat Muslim senantiasa mengenang peristiwa turunnya wahyu pertama di Gua Hira, yang menyebabkan Rosulullah SAW merasa cukup terguncang dan pulang ke rumah dalam kondisi ketakutan. Saat itu, Khadijah lah yang menenangkan hati beliau dengan kekuatan emosionalnya : "Demi Allah, Allah sama sekali tidak akan membuatmu kecewa!". Di Palestina kaum ibunya sangat bangga karena rahimnya telah melahirkan banyak syuhada. Itu adalah kekuatan emosional perempuan yang teramat sulit untuk ditandingi oleh kaum lelaki. Bahkan, pada hakikatnya, kaum lelaki bersandar pada dukungan kekuatan tersebut.
Bagi seorang feminis, anggapan bahwa perempuan itu wajib dilindungi dianggap sebagai indikasi kelemahan, dan karenanya mereka membenci anggapan tersebut. Seorang feminis bahkan pernah marah karena ditawari tempat duduk di kereta oleh seorang lelaki. Menurutnya, tawaran tersebut menyiratkan anggapan bahwa perempuan itu dianggap lemah. Di masa-masa awal lahirnya feminisme, tuntutan mereka cenderung konyol. Saat itu kaum feminis menuntut hak untuk sekedar mengenakan celana seperti kaum lelaki. Di masa kini, ada juga tuntutan yang sama sekali tidak masuk akal, yakni tuntutan akan "hak bertelanjang dada" sebagaimana lelaki.

Di Amerika Serikat, adalah seorang feminis-liberal dari kalangan muslim, Amina Wadud. Ia mengundang perhatian dengan aksinya yang provokatif, yaitu dengan menjadi Khatib dan Imam Shalat Jum'at, sedangkan Shalat Jumatnya digelar di sebuah gereja. Di Indonesia ada pula kaum feminis yang mempertanyakan mengapa seorang Muslimah tidak boleh beradzan. Tentu saja, aksi Amina Wadud hanya berhenti pada dirinya, dan spekulasi soal adzan juga hanya berhenti di situ saja. Sebab kaum Muslimah sendiri pada hakikatnya sudah memiliki tanggung jawab yang jelas dan cukup banyak berdasarkan ajaran Islam itu sendiri, sehingga tidak perlu "menambah kesibukan" dengan Shalat Jumat dan beradzan. Sampai sekarang "terobosan" Amina Wadud tidak diteruskan oleh siapa-siapa, bahkan ia sendiri sudah tidak terdengar meneruskan karirnya sebagai "Khatib dan Imam Shalat Jumat".

Kembali ke RUU KKG. Dalam draft RUU KKG pasal 4 ayat 2 juga menuntut hak politik perempuan, yakni keterwakilan minimal 30% di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan berbagai lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga politik dan lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional dan internasional. Di negara-negara liberal sekalipun, angka 30% tidak tercapai. Sebab, kenyataannya memang kaum perempuan sendiri tidak banyak yang tertarik untuk berkarir menjadi parlemen ataupun di dunia politik. Mereka yang tertarik pun belum tentu dianggap mampu oleh masyarakat, dan karenanya banyak yang tidak terpilih. Akan tetapi, di mata kaum feminis, jika kuota 30% belum terpenuhi, maka keadilan belum ditegakkan. Pertanyaannya adalah mengapa jika alasan keadilan yang dituntut hanya 30%, mengapa tidak 50%. Ini menunjukkan bahwa mereka sendiri menyadari bahwa memang ranah ini tidak begitu diminati perempuan sendiri.

Hak dalam perkawinan
Dalam pasal 12 draft RUU KKG disebutkan tentang hak dalam perkawinan, yang berbunyi demikian. Dalam perkawinan setiap orang berhak :
a. memasuki jenjang perkawinan dan memilih suami atau istri secara bebas
b. memiliki relasi yang setara antara suami dan istri
c. atas peran yang sama sebagai orang tua dalam urusan yang berhubungan dengan anak
d. menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah anak dan jarak kelahiran
e. atas perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak dan atas pemilikan, perolehan, pemanfaatan, pemindahtanganan beserta pengadministrasian harta benda.

Sesuai pasal tersebut jika benar RUU ini disahkan, maka konsekuensi logis yang sangat mungkin akan muncul antara lain :
- diperbolehkannya pernikahan berbeda agama
- diperbolehkannya pernikahan sejenis (homoseksual dan lesbian)
- diperbolehkannya perempuan menjadi wali nikah
- pembagian hak waris yang harus sama antara laki-laki dan perempuan.

Semua konsekuensi di atas tentu saja bertentangan dengan nilai agama, khususnya Islam. Maka tak heran banyak ormas Islam yang menentang pasal ini. Pada pasal ini juga mengandung konsekuensi diperbolehkannya menikah di bawah umur. Padahal kita ketahui bahwa kaum feminis sendiri menentang pernikahan dini.

Homoseksual dan lesbian
Homoseksual dan lesbian adalah anak kandung dari konsep kesetaraan gender. Jika perbedaan laki-laki dan perempuan hanya terletak pada sejumlah organ tubuh saja, maka mengapa lelaki harus berpasangan dengan perempuan? Apa salahnya laki-laki berpasangan dengan sesama laki-laki dan perempuan berpasangan dengan perempuan? Demikianlah logika sederhananya.

Feminisme, di satu sisi juga bisa mendorong ke arah ini, yakni lesbianism. Sebagian kalangan feminis radikal telah berani memproklamirkan lesbianisme sebagai puncak ideologi feminisme, arena lesbianisme menunjukkan lenyapnya ketergantungan terhadap kaum lelaki. Salah seorang tokoh feminis-liberal yang pernah datang ke Solo adalah Irsyad Manji, yang secara terbuka mengakui dirinya sebagai lesbian dan iapun masih menyebut dirinya sebagai muslimah.

Homoseksual dan lesbian, tentu saja senantiasa menimbulkan masalah, sebab ia melanggar fitrah manusia yang memang semestinya berpasang-pasangan. Pernikahan sejenis memang telah dilegalkan di beberapa tempat, namun ia tidak memberian solusi bagi kebutuhan fitrah manusia untuk memiliki keturunan. Kesulitan ini pun telah dipecahkan di beberapa tempat dengan mendapatkan hak legal untuk mengadopsi anak. Akan tetapi pada akhirnya anak juga yang kemudian menderita. Sebab seorang anak membutuhan figur seorang ayah dan seorang ibu yang sebenarnya.
Homoseksual dan lesbian juga telah mengabaikan fitrah seorang lelaki yang dipaksakan untuk menjadi feminim dan perempuan menjadi maskulin. Di Indonesia, kita mengenal beberapa kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh kaum homoseks. Seorang lelaki, meskipun biasanya bersikap feminim dalam sebuah hubungan homoseksual, ketika dibakar amarah dan cemburu, ternyata menempuh jalan kekerasan seperti layaknya lelaki yang dikuasai amarah. Karena seorang homoseks lebih sulit mendapatkan pasangan daripada seorang heteroseks, maka tingkat kecemburuannya pun berlipat ganda. Akibatnya, tingkat kekejamannya pun berlipat ganda, hingga ada yang membunuh banyak orang.

Transgender

Jika lelaki dan perempuan pada hakikatnya sama, kecuali pada aspek fisiologis semata, maka mengapa lelaki tidak boleh bertingkah laku dan berpakaian layaknya perempuan, atau sebaliknya? Lebih jauh lagi, tidak ada pula salahnya menempuh operasi kelamin, sebab laki-laki dan perempuan toh sama saja. Inilah fenomena transgender. Kita mengenal mereka dengan sebutan waria atau banci.
Bagi seorang penganut paham kesetaraan gender, fenomena transgender tak bisa ditolak sebagai bagian dari kenyataan hidup bermasyarakat. Fenomena ini berkaitan erat dengan homoseksualitas, dan cukup banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, jika dulu fenomena ini dipandang negatif, maka para aktivis gender kini menyarankan agar kita menerima, bahkan merestuinya sebagai bagian dari dinamika sosial.
Homoseksualitas dan transgender adalah fenomena-fenomena yang merupakan konsekuensi logis dari wacana kesetaraan dan keadilan gender. Meskipun fenomena homoseksual telah ada jauh sebelum munculnya istilah "gender", telah ada di jaman Nabi Luth, namun pada kenyataannya isu homoseksual dan transgender senantiasa menjadi "penumpang gelap" dalam lokomotif wacana kesetaraan gender.

UU KKG, perlukah?
Selain pasal yang menimbulkan kontroversi di atas, dalam RUU KKG tidak terdapat pasal yang sangat penting dan krusial, yang memang mendesak untuk di-undang-undang-kan. Ada pasal tentang hak bidang kewarganegaraan, hak bidang pendidikan, komunikasi dan informasi, hak jaminan sosial, hak bidang hukum, ketenagakerjaan, dan hak untuk bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan. Semua hak-hak ini sebenarnya telah diatur dalam undang-undang lain yang sudah ada. Pasal-pasal tentang tuntutan berbagai hak ini dimunculkan dengan harapan sebuah konsekuensi kewajiban bagi negara dan peran masyarakat untuk memenuhi hak-hak tersebut termasuk untuk kaum gay dan lesbian.

Setelah sedikit membahas RUU KKG dengan berbagai kontroversinya, pertanyaanya adalah perlukah Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender ini ada? Jawabannya ada pada Anda masing-masing. Yang jelas dalam konsep Islam (konsep yang paling diserang oleh fenimisme) tidak mengenal diskriminasi terhadap perempuan, justru Islam sangat memuliakan perempuan. Pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan penguasaan atau penindasan satu terhadap lainnya, karena bagi Allah semua memiliki kedudukan yang sama (setara), yang membedakan hanyalah ketaqwaannya. Wallahua'lam bishshowab. (RETNO HENY PUJIATI, dari berbagai sumber).

Artikel Terkait

Majalah Seroja

Majalah Seroja merupakan sarana atau media yang menyuarakan persoalan masyarakat marginal sekaligus juga berfungsi sebagai sarana komunikasi lembaga dengan masyarakat,pemerintah dan donatur. Majalah SEROJA telah terbit perdana pada bulan April ... selengkapnya


Fenomena Perempuan Jalanan
2012-02-18


Hotline Center

Flexi : 0271 808 5040
AS : 085 229 012 002

Rekening Donasi

Donasi : Mandiri Cab Purwotomo Surakarta No.Rek. 138-00-0708145-3 a.n Lembaga PPAP SEROJA
Wakaf Tunai : Muamalat KCP Palur No. Rekening 0000 663 676 a.n Lembaga PPAP SEROJA

free counters



Total visitor : 8268 Page : 29574  User Online : 1
Copyright © 2012-2013 - LPPAP SEROJA - Seroja.Org -
Created by Jasa Web Murah Solo (0815486-180-37)